Home / OPINI / kolom / Pengaruh Al-Azhar dalam Isu Palestina
sumber foto: safa.ps

Pengaruh Al-Azhar dalam Isu Palestina

Konflik Palestina berpangkal pada ketegangan politik dan nasionalisme Yahudi-Arab. Ketegangan ini telah ada semenjak berabad lalu. Di paruh kedua abad lalu, konflik kemudian memuncak seiring dengan pendudukan Israel atas wilayah West Bank dan Jalur Gaza. Di antara isu kunci yang menjadi fokus ialah Palestina ingin Israel mengembalikan seluruh wilayah yang diduduki pada Perang 1967. Israel menolak dan perundingan masih terus berlanjut hingga kini.   

Di antara isu yang sempat memanas dari serial panjang perjuangan Palestina atas Israel ialah diakuinya  Yerusalem sebagai ibukota Israel pada 2017 lalu. Sebagai bentuk ketidakridaan, Al-Azhar dan Gereja Koptik-Ortodoks Mesir memboikot Amerika. Al-Azhar, melalui Abbas Shauman waktu itu menyeru untuk memboikot produk Amerika dan Zionis. “Tidak pantas bagi seorang Muslim ataupun Kristian untuk membeli produk mereka,” jelasnya sebagaimana disampaikan al-Monitor.

Tindakan boikot dinilai sebagai satu-satunya cara efektif yang bisa memengaruhi bangsa Arab dan umat Islam. Di Mesir, kampanye ini sukses besar. Sejumlah pihak kesehatan dan veteran bergotong-royong menyebarluaskan kampanye tersebut. Seruan itu mendapat respon masif di lingkup regional maupun dunia Islam. Kampanye tersebut berlanjut pada penolakan Grand Syekh Al-Azhar untuk bertemu dengan wakil presiden Amerika, Mike Pence saat ia merencanakan kunjungan ke Kairo.

Palestina menjadi isu prioritas Al-Azhar semenjak kejadian pemindahan ibukota Amerika ke Yerusalem. Sebagai bentuk menindaklanjuti seruan boikot, pada 2018 Al-Azhar menggelar konferensi internasional sebagai dukungan untuk Palestina. Konferensi tersebut dihadiri oleh tokoh nasional, regional dan internasional. Selain Grand Syekh, hadir pula Paus Theodoros II dari Alexandria dan presiden Palestina, Mahmoud Abbas.

Selain menyeru dunia Arab dan Islam untuk menunaikan kewajiban atas Palestina, di antara hasil terpenting dalam konferensi tersebut ialah perlu disusunnya sebuah buku rujukan utama yang memuat hakikat dan identitas Palestina. Setelah konferensi, Al-Azhar melalui majalah bulanannya intens menerbitkan esai-esai dan kajian seputar Palestina. Bahkan, kampanye bahwa ‘al-Quds Arabiyyah’, dalam versi lain ‘al-Quds Arabiyyah li al-Abad’ dicantumkan di sampul buku-buku terbitan Lembaga Riset Islam (Majma’ al-Buhuts al-Islamiyyah) dan Dewan Ulama Senior Al-Azhar (Haiah Kibar Ulama).

Pengaruh Al-Azhar begitu kuat di kawasan regional dan dunia Islam. Pengaruh yang saya maksud di sini ialah kemampuannya dalam menembus batas-batas identitas keagamaan dan politik. Terkait isu Palestina tersebut, misalnya, Al-Azhar mendapat dukungan dari mayoritas negara Eropa dan seluruh negara Asia. Pengaruh ini menurut saya disebabkan oleh salah satunya kesamaan pandangan atas prinsip-prinsip kemanusiaan.

Bukan bermaksud menyederhanakan persoalan rumit yang selama ini menjadi tarik ulur, tetapi ringkasan jejak langkah Israel di tanah Palestina ialah bahwa mereka memperlakukan rakyat Palestina bukan sebagai manusia. Mereka hanyalah objek perang. Sama seperti rumah-gedung yang diserang secara brutal, anak-anak juga dibunuh. Orang tua dipersekusi. Bom dijatuhkan sekehendak hati.

Menariknya, bergabungnya Al-Azhar dan gereja Koptik Mesir sebagai perwajahan dua agama besar di Mesir juga menunjukkan bahwa Al-Azhar tidak bisa sendirian. Bahkan saat didukung oleh sebagian besar umat manusia, suara Al-Azhar dalam konteks Palestina belum cukup nyata berpengaruh. Aneksasi wilayah Palestina masih terus berlanjut dan seolah tidak terjadi perubahan apapun pada konflik.

Baru-baru ini, UEA melakukan normalisasi dengan Israel, Serbia akan memindah ibukotanya dari Tel Aviv ke Yerussalem dan Kosovo mengakui Israel sebagai sebuah negara. Di mana relevansi Al-Azhar sebagai suara moderat Islam-Sunni dan institusi paling berpengaruh di dunia Islam?

Di dalam konflik Palestina, seruan boikot Al-Azhar dan gereja, poin-poin rekomendasi konferensi akan berefek nyata jika terdengar secara global. Di soal perdagangan, kita tahu bahwa frekuensi perdagangan Mesir-Amerika rendah, jauh dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Pemboikotan produk dinilai seperti menempelkan puding ke dinding. Kita melihat sampai sebelum masa Covid-19, bagaimana perekonomian Amerika baik-baik saja.

Dalam tataran minimal, kita hanya bisa berharap suara kedua agama besar tersebut mungkin didengar oleh pengikut masing-masing di dalam masyarakat Amerika. Hal ini memungkinkan mereka untuk menekan kembali keputusan negara melalui pemilihan umum, misalnya. Begitu pula dengan poin rekomendasi. Perlawanan terhadap kekejaman Israel seolah bisa dipungkasi hanya dengan deklarasi rekomendasi, penerbitan esai dan riset lantas sudah—konflik masih berlanjut dan kemarahan tertimbun di nurani masing-masing manusia. Rekomendasi konferensi benar-benar menjadi rekomendasi saja.

Di konteks lokal, saat Mesir tidak stabil akibat revolusi 25 Januari 2011, Al-Azhar bersama beberapa tokoh dari latar belakang dan afiliasi agama yang bermacam-macam menandatangani Piagam Al-Azhar untuk Masa Depan Mesir (Watsîqat al-Azhar li Mustaqbal Mishr) yang dirilis pada Juni 2011. Piagam ini berisi sebelas poin strategis Al-Azhar. Kebebasan, kehormatan manusia, persamaan dan keadilan sosial merupakan nilai-nilai paten untuk membentuk masa depan Mesir baru.

Piagam yang ditandatangani oleh nama-nama seperti Jabir Ushfur, Jamal al-Ghaithani, Musthafa al-Faqqi di samping para tokoh Al-Azhar menegaskan poin-poin yang tercantum di dalam piagam terkait negara modern, demokratis dan konstitusional. Piagam termaksud dianggap revolusioner (oleh koran al-Shorouk) dan historis (oleh al-Ahram) sebab Al-Azhar tidak mengakui negara teokrasi. Meski piagam tersebut bisa meredakan krisis politik saat itu, tetapi lagi-lagi, Al-Azhar tidak lebih tinggi dari negara.

Dua peran utama Al-Azhar di ranah regional di atas menunjukkan bahwa pengaruh Al-Azhar hanya bisa menembus ranah-ranah tertentu. Al-Azhar bukan kekuatan politik. Karenanya, ia tidak bisa benar-benar mewujudkan poin-poin rekomendasi dari setiap konferensi kecuali didukung oleh seluruh negara Arab dan dunia Islam, baik pemerintahan maupun tentara, baik rakyat maupun para penguasanya. Posisi Al-Azhar di tengah isu-isu keagamaan serupa mufti bagi dunia Arab-Islam, tetapi pada konflik kemanusiaan, pengalaman menunjukkan bahwa Al-Azhar hanya bisa memasuki ruang publik. Ia hanya bisa memengaruhi cara pandang dan sikap umat akan isu politik, keamanan, ekonomi dan seterusnya.

Sikap Al-Azhar melalui berbagai konferensi, esai dan rekomendasi mungkin tidak memiliki pengaruh kuat sebagaimana mereka yang berkuasa secara politik. Namun justru di sinilah jati diri Al-Azhar sebagai institusi yang memiliki kuasa intelektual teruji: membumikan ajaran Islam kontekstual.       

 

https://www.egypttoday.com/Article/1/40191/Report-Al-Azhar-to-hold-conference-to-back-Jerusalem

https://dailynewsegypt.com/2013/03/20/al-azhar-of-post-revolutionary-egypt/

https://www.egyptindependent.com/al-azhar-issues-document-support-democracy-region/

https://www.humanrightsfirst.org/2011/06/29/al-azhar-document-a-promising-step-in-need-of-clearer-safeguards

Opini telah diterbitkan oleh buletin Prestasi dan diedit ulang oleh Kaeswe Media.

Hamidatu Hasanah

Pinum Buletin Prestasi

Lihat Juga

Perihal Simbol dan Metafora dan Persinggungan Keduanya

Yang menarik dari dari ketidak-tertarikan kita pada bahasa Indonesia kita adalah kesalahpahaman yang disengaja. Kita …